Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) secara selektif ke wilayah dengan harga tinggi penting untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Hal ini menyusul posisi stok beras Perum Bulog yang mencapai sekitar 4,6 juta ton di tengah ancaman penurunan produksi dan risiko El Nino.
Menurut Eliza, pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog perlu mempertimbangkan kebutuhan intervensi pasar, keberlanjutan pasokan, serta perputaran persediaan agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.
"Intinya stok pengaman minimum dijaga, stok operasional dilepas secara selektif terutama ke daerah harga tinggi dan stok tua diputar," kata Eliza dikutip dari Antara, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan besarnya cadangan beras merupakan aset strategis pemerintah. Namun, jumlah stok yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga apabila penyalurannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu membedakan stok pengaman minimum, persediaan untuk intervensi pasar, serta beras yang perlu diputar agar kualitasnya tidak menurun akibat penyimpanan terlalu lama.
Eliza mengingatkan penyaluran beras secara agresif berisiko mengurangi cadangan apabila produksi pada awal 2027 terganggu. Sebaliknya, penyimpanan yang terlalu lama juga dapat menghambat stabilisasi harga karena beras belum menjangkau konsumen.
Keseimbangan pengelolaan stok tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kesiapan pasokan untuk menghadapi kemungkinan gangguan produksi.
Berdasarkan laporan Perum Bulog pada Selasa (3/11/2026), stok CBP tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, kapasitas gudang Bulog mencapai 6,7 juta ton dengan tingkat keterisian sekitar 70%.
Dari sisi penyaluran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi CBP sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai 2,88 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1,16 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1,63 juta ton bantuan pangan.
Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melanjutkan program SPHP dan menyiapkan bantuan pangan beras bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima selama Oktober hingga Desember 2026. Setiap keluarga mendapatkan alokasi 10 kilogram beras per bulan.
Bapanas pada 29 Oktober 2026 melaporkan masih terdapat alokasi penugasan SPHP sebesar 76.800 ton dan bantuan pangan sekitar 997.000 ton hingga akhir tahun. Total penyaluran CBP sepanjang 2026 diproyeksikan mendekati 4 juta ton.
Dari sisi harga, Bapanas mencatat rata-rata harga beras medium nasional pada 28 Oktober 2026 sebesar Rp 13.697 per kilogram. Angka tersebut turun 0,2% dibandingkan sepekan sebelumnya.
Eliza menekankan penyaluran beras perlu mempertimbangkan perkembangan harga, kebutuhan setiap wilayah, serta perkiraan produksi agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak sekadar mengejar target volume.
"Intervensi harus berbasis harga, wilayah, dan proyeksi," ujarnya.
Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memperhatikan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57% atau sekitar 1,59 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Khusus periode Oktober hingga Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton atau menurun 16,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Eliza menilai proyeksi penurunan produksi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola cadangan beras, terlebih awal 2027 bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat.
Menurut dia, fenomena El Nino sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif berisiko menggeser masa tanam serta waktu panen di sejumlah sentra produksi beras.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 3 November 2026 mencatat indeks ENSO periode Agustus hingga Oktober 2026 sebesar positif 3,09 yang menunjukkan kondisi El Nino sangat kuat.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eliza mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekurangan air, mengoptimalkan irigasi, serta menyalurkan benih dan pupuk sesuai kalender tanam yang disesuaikan dengan prakiraan cuaca.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi beras sekaligus memastikan pemerintah dapat kembali memperkuat cadangan setelah melakukan intervensi pasar.
"Kemampuan Bulog mengadakan kembali bergantung pada realisasi panen," katanya.
Eliza menegaskan pengelolaan CBP harus mampu menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen tanpa mengurangi kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pada periode berikutnya.