PAREPARE – Kemudahan mengurus surat kehilangan, membuat laporan polisi, hingga memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi bagian penting dalam mengukur kualitas pelayanan kepolisian. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga dari pengalaman warga saat mengakses layanan publik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan saat melakukan penilaian pelayanan publik di Polres Parepare, Selasa (10/11/2026).
Penilaian yang dipimpin Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Aswiwin Sirua, itu menyasar empat unit, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelkam, Bagian Perencanaan, dan Seksi Pengawasan (Siwas).
Keempat unit tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. SPKT, misalnya, menjadi pintu awal warga ketika hendak membuat laporan polisi atau mengurus surat keterangan kehilangan. Sementara itu, Sat Intelkam memberikan pelayanan penerbitan SKCK dan perizinan keramaian.
Selain layanan administrasi, Ombudsman turut mencermati dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan melalui Bagian Perencanaan. Adapun Siwas menjadi bagian yang diperiksa terkait penanganan pengaduan masyarakat, termasuk melalui aplikasi SPAN LAPOR.
Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin mengatakan, kualitas pelayanan merupakan salah satu ukuran penting dalam membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Menurut dia, semangat Polisi Bersama Masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui kehadiran personel di tengah warga. Masyarakat juga harus merasakan pelayanan yang terbuka, mudah diakses, serta memberikan kepastian.
"Polisi Bersama Masyarakat bukan hanya tentang kehadiran polisi di tengah warga, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, terbuka, dan tidak mempersulit. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang benar-benar mereka rasakan manfaatnya," ujar Saharuddin.
Ia juga memandang penilaian Ombudsman sebagai ruang untuk melihat kekurangan pelayanan dari sudut pandang pengawasan eksternal. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembenahan, terutama pada aspek yang masih menyulitkan masyarakat.
Sebab, ukuran pelayanan publik yang baik tidak berhenti pada tersedianya loket atau kelengkapan administrasi. Kejelasan informasi, kepastian persyaratan, waktu penyelesaian, hingga mekanisme pengaduan menjadi hal yang menentukan apakah masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan semata. Kepercayaan itu tumbuh ketika warga merasa diperlakukan secara adil, memperoleh informasi yang jelas, dan tidak harus menghadapi prosedur yang berbelit saat membutuhkan bantuan kepolisian.